Delegasi DPR telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan“The Asia – Pacific Regional Parliamentarian and  CSO Forum on MDG Acceleration and  the Post 2015 Development Agenda”, yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, tanggal 25 – 26 Maret 2013 lalu.

Kehadiran delegasi DPR RI dalam acara tersebut menunjukkan komitmen kuat DPR RI untuk terus mendukung agenda Millennium Development Goals (MDGs) dan agenda pembangunan global pasca 2015.

Terlebih dengan adanya inisiatif baru yang diputuskan oleh PBB melalui the High Level Panel of Eminent Persons dalam penyusunan agenda pembangunan global pasca 2015 berupa pelibatan parlemen, organisasi masyarakat madani, akademisi dan lembaga penelitian, dalam rangka penyusunan agenda pembangunan global pasca 2015.

Salah satu prinsip yang diusung dalam pertemuan ini adalah inclusiveness, bahwa untuk mencapai kesuksesan, MDGs harus melibatkan semua lapisan masyarakat sebagai aktor sentral. Bahkan beberapa nara sumber menekankan bahwa Nothing for Us Without Us, dimana agenda pembangunan pasca 2015 harus berdasarkan pada aspirasi bersama terutama masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Semua tokoh LSM baik nasional dan internasional, anggota parlemen dari Negara-negara Asia Pasifik serta perwakilan dari organisasi PBB meyakini bahwa agenda pembangunan pasca 2015 harus mengusung prinsip kesetaraan dan keadilan.

Delegasi DPR dalam sidang ini menyampaikan bahwa agenda pasca 2015 perlu memasukan tujuan pengembangan energy terbarukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan energy di masa mendatang dan mengantisipasi habisnya bahan bakar minyak (BBM).

Delegasi DPR juga menyarankan agar ada suatu mekanisme penguatan data yang bisa diandalkan, terutama untuk masalah kemiskinan, kesehatan serta pendidikan. Karena data yang tersedia saat ini tidak bisa diandalkan untuk menjadi dasar penyusunan indicator baru dan perencanaan program untuk agenda pembangunan pasca 2015.

Delegasi DPR juga menggarisbawahi bahwa tata kelola pemerintahan yang baik(good governance), yang menganut prinsip akuntabilitas dan transparansi, adalah salah satu prasyarat penting agar tujuan MDGS dapat tercapai, 

Pada sesi dialog anggota High Level Panel (HLP) Ketua DPR Marzuki Alie memandang perlunya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman beberapa negara yang tengah mengalami krisis politik dan militer.  Negara-negara tersebut mengalami kehancuran pembangunan di berbagai bidang, yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya demokrasi dalam hal penataan kekuasaan di tingkat nasional.

Hal lain yang disampaikan Ketua DPR RI kepada para anggota HLP, bahwa agenda pembangunan global pasca 2015 merupakan isu bersama yang menyentuh kehidupan semua pihak dalam tataran nasional, regional dan internasional. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya semua pihak dilibatkan, bahkan sejak awal perumusan agenda pembangunan pasca 2015, melalui kerangka kerjasama yang bersifat terintegrasi dan menyatukan semua pandangan dan harapan.

Selain itu juga dibutuhkan adanya trust building dari semua komponen yang terlibat, termasuk dari pemerintah (eksekutif). Partisipasi menyeluruh inilah yang akan membantu mendorong tercapainya percepatan MDGs dan penyusunan agenda pembangunan global pasca 2015.(mp)/foto:iwan armanias/parle.